APPKSI (Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia) – Pemerintah diminta agar pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari harga ekspor CPO, untuk segera dihapus. Permintaan itu dilontarkan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Arief Poyuono.
Di mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari harga ekspor CPO harus dihapus.
Pasalnya kebijakan tersebut justru membebani petani sawit dan dari pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga CPO sudah lebih mahal dari Crude Oil (minyak fosil).
Arief mengatakan, tata kelola CPO dan turunannya telah meyebabkan nasib kami para petani plasma sawit yang jumlahnya puluhan juta dan stake holder industri sawit makin tidak jelas.
Dengan DMO dan DPO harus dicabut karena persulit ekspor CPO yang mana akhirnya menyebabkan over stock di tangki tangki penimbunan CPO di pabrik-pabrik kelapa sawit.
Arief menjelaskan, semua ini memberatkan kehidupan petani sawit.
Hal itu disebabkan karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dan aturan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation.
Selain itu, setelah ekspor CPO diijinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200 persen dari harga saat sebelum ada pelarangan ekspor CPO.
“Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mendominasi produksi lemak dan minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit negara ini menyumbang sekitar 60 persen dari produksi minyak global, dan komoditas ekspor utama ini menghasilkan pendapatan negara sebesar USD20 miliar pada tahun 2020” ujar Arief Poyuono, Kamis (7/7/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Dia memaparkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yaitu GAPKI dimana produksi lokal minyak sawit mentah (CPO) telah berkurang tahun-ke-tahun dari 2020 hingga 2021.
Bahkan ketika permintaan global terus meningkat. Hal ini memastikan kenaikan harga CPO global, yang positif bagi posisi transaksi berjalan Indonesia dan eksportir komoditas.
Arief menjelaskan, kenaikan harga CPO saat ini disebabkan banyaknya hambatan yang dihadapi industri antara lain pandemi Covid-19, kekurangan tenaga kerja, musim hujan, banjir.
“Tidak tersedianya pasokan pupuk, kekurangan minyak nabati di pasar dunia. Hal ini mengakibatkan kekurangan besar-besaran dalam jumlah TBS dan CPO.”
“Sementara itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan penyerbukan, OER menurun dan FFA meningkat. Ini semua merupakan tantangan bagi pekebun kecil dan produsen korporat,” bebernya.
Hal ini, kata dia, buat para petani sawit perlu manfaatkan harga CPO yang tinggi, untuk mengumpulkan dana untuk sanitasi lokasi dan kegiatan penanaman kembali di masa depan.
Pada 28 April 2022 lalu, pemerintah berlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah dan produk olahannya, yang mengejutkan komunitas global dan dengan cepat menimbulkan reaksi negatif di seluruh dunia.
“Malaysia, yang pasok 25 persen dari produksi global, tidak mampu mengisi celah yang tersisa dari larangan ekspor Indonesia”
“Karena negara itu masih menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah akibat pembatasan pandemi.”
“Rusia dan Ukraina menyumbang 80 persen dari pasar minyak bunga matahari global, yang sudah merupakan penurunan mendadak dalam pasokan minyak nabati global karena perang yang sedang berlangsung,” ungkapnya.
Kata dia, larangan ekspor Indonesia ialah untuk mengurangi kenaikan harga pangan lokal dan untuk memadamkan kerusuhan lokal.
Namun, strategi jangka pendek bisa membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan dalam skala yang lebih besar.
Selain itu, dalam jangka panjang, produsen Indonesia tidak akan mampu lagi menjalankan bisnis perkebunan secara berkelanjutan.
Mereka tidak mampu membeli pupuk dengan biaya lebih tinggi, dan produksi akan turun lebih jauh dalam waktu 6 bulan.
“Langkah ini menyebabkan kematian petani sawit kecil dan produsen perusahaan. Para produsen ini berkontribusi dalam hal pajak dan kesempatan kerja, selain memastikan pasokan CPO ke pasar tetap,” ucapnya.
Zero-sum game akan memungkinkan produsen Malaysia mengambil alih kuota yang sebelumnya diisi produsen Indonesia, sehingga bisa menggeser Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.
Dengan melarang komoditas ekspor berpenghasilan tinggi, posisi perdagangan Indonesia akan memburuk dengan cepat.
Negara ini tidak lagi dapat memperoleh keuntungan dari arus masuk Forex besar-besaran yang telah dinikmati selama reli harga CPO sejauh ini.
“Saat efek larangan mulai mengakar, harga pangan global kemungkinan akan meningkat lebih jauh.”
“Analisis Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa harga pangan global telah naik 12,6 persen dari Februari 2022 hingga Maret 2022,”
“dan posisinya bahkan lebih tinggi 33,6 persen jika dibandingkan dari Maret 2021 hingga Maret 2022,” tegasnya.
Tak hanya itu, negara juga dapat memperkuat pengawasan untuk melawan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan distribusi minyak goreng lokal dengan menyelundupkannya ke tempat lain.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung harus mengintensifkan penyelidikan jika ada pihak yang berkolusi untuk menipu pemerintah dengan menyedot CPO untuk penjualan tidak sah,”
“yang selanjutnya bisa menyebabkan kekurangan minyak goreng lokal di Indonesia. Jika pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat dilakukan, harus ada minyak nabati yang cukup untuk rakyatnya dan juga untuk komunitas global” sebutnya.
Sementara itu, pada 23 Mei 2022, larangan itu akhirnya dicabut; tetapi tidak sebelum kelompok tani mengalami penurunan pendapatan besar-besaran karena hampir runtuhnya industri kelapa sawit karena kilang menghadapi penyimpanan penuh dari CPO mereka yang tidak dapat diekspor.
Tanaman hilang di pohon karena pabrik CPO dan penyulingan tidak dapat memproses tanaman tambahan karena tidak tersedianya kapasitas penyimpanan tersebut.
Di saat yang sama, obligasi pasar domestik yang mengharuskan produsen guna melakukan penjualan lokal untuk tingkatkan pasokan minyak goreng lokal, tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Produsen, petani, dan konsumen semua diperburuk kebijakan flip-flop yang tampaknya hanya menguntungkan kelompok atau mafia sawit. Pengenaan bea keluar dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 488 per ton juga membuat produsen tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan. Terutama di tengah koreksi harga di pasar komoditas belakangan ini.
Para produsen sudah terbebani pajak perusahaan sebesar 24 persen. Ketika pejabat pemerintah makin membebani produsen, hal ini akan mengurangi daya saing industri kelapa sawit Indonesia dalam jangka panjang.
Jika DMO dan DPO tidak dicabut serta pungutan ekspor CPO sangat tinggi, maka industri sawit di Indonesia tinggal menunggu kehancuran. Hal itu terjadi hanya karena mengejar target ketersedian dan harga minyak goreng curah di harga 14 ribu.
Namun, bisa berakibat patal pendapatan nasional dari industri sawit nasional. Bahkan, larangan ekspor CPO dan turunan yang sempat diberlakukan oleh Jokowi membuat over stock CPO dan turunannya.
Dimana tangki tangki CPO di setiap PKS sudah tidak mampu menampung CPO yang dihasilkan oleh PKS. Akibatnya berdampak pada harga TBS petani sawit yang jatuh hingga kisaran 200 persen lebih.
Tentunya hal ini membuat kerugian bagi para petani sawit, dikarenakan Pabrik Kelapa Sawit enggan menerima TBS petani. Kalaupun mereka menerima, tentunya dengan harga dibawah harga TBS yang ditetapkan oleh disbun setempat.
“Maka itu Assosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mendesak Presiden Jokowi untuk tidak terjebak dengan kebijakan populis ingin harga minyak goreng murah”
“Tapi menghancurkan sektor industri sawit yang sudah banyak memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat di luar pulau Jawa,” tuturnya.
APPKSI berharap pemerintah mencabut pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menyusul dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO). Pasalnya kebijakan ini membuat kesulitan ekspor CPO karena tangki CPO penuh menumpuk.
Dia menambahkan, APPKSI juga mendesak pemerintah untuk turunkan pungutan ekspor CPO yang sangat tinggi. Dimana hal itu menyebabkan juga harga TBS petani semakin hancur, dikarenakan beban pungutan ekspor ternyata dibebankan pada harga beli TBS.
Mengingat hal tersebut, ia mendorong pemerintah untuk dapat mengadopsi langkah-langkah ramah ekspor. Sehingga bisa mendapatkan arus masuk Forex besar-besaran, pendapatan perpajakan, penciptaan kesempatan kerja dan mensubsidi minyak goreng lokal untuk kebijakan yang saling menguntungkan.
“Kami sampaikan pada pemerintah agar segera ditindaklanjut, jika tidak didengar maka APPKSI akan melakukan langkah hukum dalam kebijakan terkait industri sawit flip flop yang telah menghancurkan industri sawit nasional. Kami berencana melakukan gugatan class action,” pungkasnya.