APPKSI – Dalam Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (28/8/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti perlunya langkah-langkah yang lebih ambisius dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikatakan bahwa pertumbuhan sebesar 5% per tahun bukanlah target yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk mencapai pertumbuhan sekitar 6-7% per tahun. Namun, catatan penting dalam perjalanan ini adalah rasio Investasi terhadap Output Modal (ICOR) yang terlalu tinggi pada tahun ini, yakni 7,6. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi investasi perlu ditingkatkan agar hasil yang optimal dapat dicapai.
Menko Airlangga mengusulkan perubahan pendekatan pembangunan dari yang bersifat reformasi menjadi transformatif. Pendekatan ini diharapkan akan mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan inovasi, reformasi regulasi, pengelolaan data dan keamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah potensi besar Indonesia dalam mencapai visi pertumbuhan ini. Potensi bonus demografi dengan populasi manusia mendekati puncaknya dalam 13 tahun mendatang harus dimanfaatkan secara aktif. Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa negara tidak boleh berdiam diri, tetapi harus mengambil langkah-langkah aktif untuk meraih potensi ini.
Selanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk luas Kawasan Hutan mencapai 125,57 juta hektar, cadangan energi mineral, dan potensi energi terbarukan sebesar 3,716 GW. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program dan Proyek Strategis Nasional yang merata di seluruh penjuru Indonesia.
Peran Indonesia dalam kerja sama internasional juga disoroti, dengan pencapaian seperti penyelenggaraan G20 tahun 2022 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral. Pada tahun 2023, Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Selain itu, Indonesia berupaya untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) guna mempercepat transformasi negara menuju status negara maju.
Dalam konteks pelaksanaan strategi kebijakan ekonomi, pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret. Hal ini mencakup upaya mempermudah berusaha dan meningkatkan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga berfokus pada mendorong ekspor dan menjaga ketahanan sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta memperkuat daya beli dan mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan kelolaan komoditas.
Menko Airlangga menekankan bahwa transformasi ekonomi ini memerlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, termasuk BPK RI sebagai lembaga eksternal independen yang memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, maju, berdaulat, dan makmur.
Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari diskusi tersebut, tergambar komitmen bersama untuk mendorong transformasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa.
