APPKSI – Dalam industri perkebunan sawit ,Pemerintah hanya mau enak saja mendapatkan pemasukan bagi negara yang begitu besar tanpa melakukan pelayanan yang mudah dan tidak menyusahkan stake holder industri sawit seperti perusahaan perkebunan dan petani sawit plasma & mandiri
Padahal komoditas ekspor dari industri sawit menyumbangkan cukup besar dari sisi pajak maupun pungutan ekspor CPO serta devisa untuk negara.
Berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia yang begitu memperhatikan kepentingan stake holder industri sawitnya melalui MPOB (Malaysian Palm Oil Board ) dan kementrian yang memiliki tanggung jawab terhadap industri sawit ,patut dicatat MPOB berhasil dalam melindungi keberlangsungan industri sawit di Malaysia ,mulai dari pengembangan dan penelitian bibit sawit serta penyakit penyakit pada pohon sawit ,hingga memotong mata rantai birokrasi industri sawit yang lebih mudah bagi perusahaan perkebunan sawit dan petani sawit dimalaysia
Hasil pemasukan dari industri sawit di Malaysia juga benar benar dirasakan masyarakat Malaysia dan stake holder sawit ,seperti pembangunan infrastruktur jalan di areal perkebunan sawit ,serta sarana & prasarana kesehatan dan pendidikan di areal perkebunan
Berbeda dengan nasb perusahaan perkebunan sawit dan petani sawit yang selalu di sudah oleh pemerintah Indonesia ,dimana adanya birokrasi yang sangat panjang dan merugikan perusahaan perkebunan sawit dan petani ,dimana perusahaan Sawit dan Petani dalam membangun industri Sawit harus berurusan dengan 31 institusi kementrian dan lembaga negara.
berbeda dengan usaha industri pertambangan yang sangat mudah birokrasinya,pada hal jelas jelas industri pertambangan tidak terlalu besar dampak nya bagi kemajuan ekonomi di sekitar daerah pertambangan dan dimasa depan lingkungan menjadi rusak dan butuh untuk di reboisasi,reklamasi dan di perbaiki dengan biaya yang cukup berarti,sedangkan industri Perkebunan sawit merupakan Industri yang Sustainability atau berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja lebih banyak beda dengan industri pertambangan yang banyak merusak lingkungan,
Karena itu Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia mendesak agar pemerintah Indonesia memangkas jalur Birokrasi yang menyulitkan perusahaan perkebunan sawit dan petani sawit ,serta mengunakan dana pemasukan dari industri sawit untuk pengembangan penelitian sawit, pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana pendidikan dan kesehatan di daerah area perkebunan sawit
Hal ini dikatakan oleh Teguh Sentosa Dewan penasehat APPKSI dimana menurut Teguh banyak petani sawit dan perusahaan perkebunan mengeluh akibat Birokrasi yang panjang disektor industri sawit.
Banyak petani sawit dan perkebunan sawit seperti di sumatera utara juga mengadu pada APPKSI.
“Industri penyumbang devisa terbesar harus dilindungi jangan malah dipersulit dong, kasian mereka sudah kerja keras tapi cuma jadi sapi perah saja. ingat loh selama Covid 19 ekonomi indonesia itu yang menopang industri sawit,” kata Teguh.
