APPKSI – Di tengah perubahan lanskap global yang bergerak dengan cepat, perekonomian Indonesia berhasil mempertahankan soliditasnya dengan pertumbuhan mencapai 5,17% di Kuartal II-2023, atau sebesar 5,11% sepanjang Semester I-2023. Meskipun begitu, pemerintah tetap berhati-hati terhadap pergeseran geopolitik yang menghasilkan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi, mengganggu aliran perdagangan serta investasi dunia, dan memberi tekanan pada perekonomian global.
Fragmentasi global ini juga menciptakan tantangan baru berupa gangguan dalam rantai pasok, yang meningkatkan risiko krisis di sektor pangan, energi, dan keuangan di seluruh dunia. Pemerintah mengambil pendekatan strategis dan antisipatif untuk menghadapi dinamika global ini. Kebijakan ekonomi dan fiskal menjadi kunci dalam merespons berbagai tantangan mendatang.
“Dalam mendukung transformasi ekonomi, serta agenda pembangunan dan perlindungan masyarakat dari guncangan, struktur APBN 2024 harus tetap kuat. Reformasi fiskal harus berlanjut dengan cara yang komprehensif, termasuk optimalisasi pendapatan, peningkatan belanja berkualitas, serta pendekatan inovatif dalam pengelolaan keuangan,” tegas Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Pada tanggal 16 Agustus, Presiden Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, beserta Nota Keuangan, di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
APBN tahun 2024 dirancang agar dapat tanggap terhadap perubahan ekonomi, menjawab tantangan, serta mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal. APBN juga diarahkan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan, “Sebagai berita positif, pada Juli 2023, Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas, sejajar dengan Thailand dan Malaysia dalam kawasan ASEAN. Pada akhir 2024, target pendapatan per kapita kita mencapai 5.500 USD.”
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun. Meskipun menghadapi keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun, pemerintah bergerak untuk mencapai keseimbangan positif. Defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,29% dari PDB atau Rp522,8 triliun.
Selain itu, RAPBN tahun 2024 juga diarahkan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan nasional yang direncanakan tahun itu. Menteri Koordinator Airlangga menjelaskan bahwa tema utama adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dengan fokus pada optimalisasi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 2,8%, RAPBN 2024 diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia melalui tingkat inflasi yang terkendali dan indikator sosial yang membaik. Implementasi program stabilisasi harga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi dalam negeri.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Wakil Menteri Agama.
